Institut Seni Indonesia Surakarta adalah perguruan tinggi seni negeri yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Sebagai badan publik, Institut Seni Indonesia Surakarta wajib melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KIP, bahwa setiap badan publik diminta untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan hal tersebut, Institut Seni Indonesia Surakarta telah menunjuk PPID melalui Surat Keputusan Rektor ISI Surakarta yang beberapa kali mengalami perubahan dan yang terahir kali melalui Keputusan Rektor Nomor 31/IT6.1/MI/2020 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor: 408 /It6.1/Mi/2019 Tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Pengelola Informasi Publik Pada Institut Seni Indonesia Surakarta

Dalam keputusan tersebut, PPID Institut Seni Indonesia Surakarta terdiri dari :

 

  1. Pengarah
  2. Penanggung jawab
  3. PPID Pelaksana
  4. Wakil PPID Pelaksana
  5. Penangangan Sengketa
  6. Pengelola Sumber Data
  7. Pengelola Web
  8. Pengelola Informasi Publik
  9. Pengelola Dokumen/Arsip
  10. Petugas Desk IP
Visi dan Misi

Menjadi Perguruan Tinggi Seni Berbasis Kearifan Budaya Nusantara Yang Berkelas Dunia Dalam Sistem Tata Kelola Yang Akuntabel Dan Transparan Dengan Menyediakan Informasi Publik Yang Akurat, Benar, Dan Tidak Menyesatkan.

  • Memberikan pelayanan informasi secara cepat, akurat, benat dan tidak menyesatkan;
  • Memberikan kepastian dalam proses layanan informasi publik;
  • Mengembangkan PPID yang profesional dan maju.
Visi dan Misi

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Seni Berbasis Kearifan Budaya Nusantara Yang Berkelas Dunia Dalam Sistem Tata Kelola Yang Akuntabel Dan Transparan Dengan Menyediakan Informasi Publik Yang Akurat, Benar, Dan Tidak Menyesatkan.

Misi

  • Memberikan pelayanan informasi secara cepat, akurat, benat dan tidak menyesatkan;
  • Memberikan kepastian dalam proses layanan informasi publik;
  • Mengembangkan PPID yang profesional dan maju.
Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor : 31/IT6.1/MI/2020 yang telah diubah dengan Keputusan Rektor Nomor : 408/It6.1/Mi/2019 Tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Pengelola Informasi Publik Pada Institut Seni Indonesia Surakarta, PPID memiliki tugas antara lain sebagai berikut:

  • Mengkordinasikan pengumpulan dan pendataan seluruh informasi publik di PPID Pelaksana;
  • Mengkordinasikan pengklasifikasian seluruh informasi publik;
  • Melakukan penyimpanan informasi publik;
  • Membangun kapasitas pejabat fungsional; dan
  • Memberikan laporan layanan informasi publik kepada Penanggung jawab Pelaksana pengelola Informasi Publik/Atasan PPID.

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 31/IT6.1/MI/2020 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor: 408 /It6.1/MI/2019 Tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Pengelola Informasi Publik Pada Institut Seni Indonesia Surakarta, PPID memiliki fungsi pelaksanan layanan antara lain sebagai berikut:

  • Pelayanan informasi publik;
  • Pendokumentasian informasi publik;
  • Pengecualian informasi publik;
  • Pendataan informasi publik.
Tugas dan Fungsi

Tugas

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor : 31/IT6.1/MI/2020 yang telah diubah dengan Keputusan Rektor Nomor : 408/It6.1/Mi/2019 Tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Pengelola Informasi Publik Pada Institut Seni Indonesia Surakarta, PPID memiliki tugas antara lain sebagai berikut:

  • Mengkordinasikan pengumpulan dan pendataan seluruh informasi publik di PPID Pelaksana;
  • Mengkordinasikan pengklasifikasian seluruh informasi publik;
  • Melakukan penyimpanan informasi publik;
  • Membangun kapasitas pejabat fungsional; dan
  • Memberikan laporan layanan informasi publik kepada Penanggung jawab Pelaksana pengelola Informasi Publik/Atasan PPID.

Fungsi

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 31/IT6.1/MI/2020 tentang Perubahan Keputusan Rektor Nomor: 408 /It6.1/MI/2019 Tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Pengelola Informasi Publik Pada Institut Seni Indonesia Surakarta, PPID memiliki fungsi pelaksanan layanan antara lain sebagai berikut:

  • Pelayanan informasi publik;
  • Pendokumentasian informasi publik;
  • Pengecualian informasi publik;
  • Pendataan informasi publik.
Struktur Tim Pelaksana Pengelola Informasi Publik